Kerjasama Ulama-Umara Mutlak Dalam Membangun Bangsa

Jan 27 |15:05

Jakarta-Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, kerjasama ulama-umara mutlak dibutuhkan dalam membangun bangsa ini. Sebaliknya suasana yang berjarak apalagi berhadap-hadapan antara satu sama lin, hanya akan menimbulkan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. "Pemerintah selalu menyadari bahwa tanpa keterlibatan dan peran para ulama dan tokoh agama sulit sekali mencapai keberhasilan pembangunan yang kita cita-citakan," kata Menteri Agama saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Patut dicatat, kata Menag, dalam era ketika ulama dan umara menjalin "kemesraan" justru di situ dapat diformulasikan hukum dan perundang-undangan nasional yang dibutuhkan umat Islam Indonesia. Sebaliknya ketika para ulama dan umat Islam sedang berjarak dengan umara, maka produktifitas umat Islam berkurang.

"Salah satu buktinya, hukum dan perundang-undangan yang bercorak keislaman selama satu dekade terakhir, jauh lebih banyak ketimbang dekade-dekade sebelumnya," jelas Suryadharma Ali.

Menag mengatakan, Pemerintah sangat berterima kasih kepada MUI, karena partisipasi aktifnya maka kita seudah berhasil merumuskan dan menetapkan sejumlah perundang-undangan yang amat dibutuhkan umat Islam Indonesia, seperti UU Perkawinan, UU Pengelolaan Zakat, UU Pengelolaan Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Pornografi, UU Penyiaran, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi, UU Perseroan Terbatas.

"Ini merupakan pertanda bahwa dalam suasana kemerdekaan dan demokrasi umat Islam lebih produktif dapat mengimplementasikan ajaran-ajarannya ketimbang di sebuah zaman yang non-demokratis. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran kepada kita semua, baik umara maupun ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya, bahwa situasi saling menghargai dan saling mempercayaai antara satu sama lain sangat dibutuhkan di dalam membangun bangsa ini," papar Menag.

Rakernas MUI yang berlangsung hingga 23 Januari tersebut dihadiri Ketua Umum MUI Dr KH MA Sahal Mahfudh serta sejumlah menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Para menteri ini juga menandatangani naskah kerjasama dengan Ketua Umum MUI dalam berbagai bidang.

Ketua Umum MUI KH Sahal Mahfudh menyatakan, MUI harus berani menyampaikan kritik dan masukan jika ada kebijakan yang merugikan umat. Namun MUI juga harus bisa bersikap proposional dalam menjalankan fungsi tawashi bil haq (mengingatkan dalam kebaikan). "Jika baik harus dikatakan baik dan jika tidak baik maka MUI juga harus menyatakannya," tegasnya.

Namun yang harus diperhatikan, lanjut kiai Sahal, dalam menyampaikan kebenaran, setiap pengurus MUI harus tetap memperhatikan jati-diri keulamaan, yaitu dengan senantiasa menggunakan cara yang baik, pilihan kata yang tepat dan tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.

"Jangan sampai malah membuat gaduh dan menimbulkan kontroversi. Para ulama walaupun harus tegas dalam menyampaikan kebenaran, tapi juga harus tetap menebarkan kedamaian dan kesantunan," pesan kiai Sahal. Sumber: Kemenag RI