Suryadharma Ali: Tidak Fair Menuding Pesantren Basis Gerakan Radikal

Jun 23 |04:07

Kesan yang kerap dialamatkan kepada pesantren sebagai basis gerakan radikal merupakan sesuatu yang tidak fair dan perlu dikaji kebenarannya secara lebih obyektif. Bahwa sebagian kecil rentan dimasuki paham gerakan radikal, bisa dimengerti, tetapi menggeneralisir pesantren sebagai basis perkembangan gerakan radikal adalah pendapat yang sangat berlebihan. Demikian dikemukakan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat pada Workshop "Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama" di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Senin (20/6) malam.

Menag dalam kegiatan yang diikuti pimpinan pondok pesantren dari berbagai pelosok tanah air menyebutkan, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa paham gerakan radikal justru subur di dalam institusi pendidikan formal. Hal ini dimungkinkan karena asupan informasi dan transfer nilai keagamaan dalam pendidikan formal tidak diperoleh dengan porsi yang cukup.

Konsekuensinya, peserta didik mendapatkan pendidikan agama secara singkat dan doktrinal, sehingga tidak sampai menghasilkan pemahaman utuh. Titik inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memasukkan doktrin menyimpang dari nilai dasar agama yang semestinya.

Menteri Agama mengatakan radikalisme agama menjadi isu dan perhatian serius, mulai dari kekerasan dengan simbol agama, terorisme yang mengatasnamakan agama. Apapun pendapat dan analisis, kita sepakat bahwa agama apapun berpotensi untuk disalahtafisrkan. Karena kesempurnaan agama itu "barang jadi" karena agama memiliki tujuan yang mulia. Tapi kesempurnaan beragama bukanlah sebuah barang jadi, karena beragama terkait dengan konteks, ruang dan waktu.

Dikatakan, bahwa agama jelas sekali sempurna, tapi beragama merupakan proses yang berwujud pada tindakan dan perjalanan panjang yang dipengaruhi komponen dari dalam dan luar. Ada beberapa negara yang secara khusus tidak adil dalam menyikapi radikalisme. Kita harus memberikan informasi bahwa gerakan radikalisme bisa terjadi dimana pun dan kapan pun.

Ditambahkan Sekjen, bahwa pesantren berperan penting untuk mempersatukan bangsa. Pesantren dan lembaga agama pun bisa menunjukkan bahwa peran lembaga pendidikan agama dan keagamaan justru jadi penopang NKRI. "Peran kiai menjadi sangat sentral bagi masyarakat dan sekitarnya. Kita menghadirkan kiai justru untuk pencerahan, dan bukan karena pesantren sebagai sumber radikalisme," kata Bahrul.

Untuk menangkal radikalisme agama, kata Bahrul, maka posisi agama dan negara harus menjadi saling menguatkan satu sama lain. Cara lain untuk menangkal radikalisme itu adalah dengan memberikan pelajaran agama yang terpadu, sehingga agama akan mendorong santri untuk terus berkarya. Radikalisme pun bisa ditangkal dengan memberikan pembekalan pendidikan multikultural. "Pluralitas adalah realitas, tapi kesatuan adalah keniscayaan," kata Bahrul.

Sementara itu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam K.H. Hasyim Muzadi mengatakan, radikalisme agama di Indonesia bisa disebabkan karena salah meletakkan hubungan agama dengan dasar negara. Radikalisme agama akan tumbuh subur jika hubungan agama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak disambungkan dengan tepat.

"Ini harus diselesaikan. Karena dari sinilah tumbuh sumber radikalisme agama jika tidak disambungkan dengan pas," kata mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama ini.

Hasyim mengatakan Al Quran harus menjadi kitab suci yang bermanfaat untuk semuanya. Pasalnya, akhir-akhir ini Al Quran diragukan karena dinilai menjadi masalah. Padahal yang jadi masalah orangnya. "Kita harus buktikan karena Al Quran adalah rahmatan lil alamin dan bukan menjadi fitnatan lil alamin," katanya.

Untuk mencari solusi menangkal radikalisme di Indonesia, kata Hasyim, semua pihak tidak boleh hanya berwacana saja. Problem ada baik radikalisme agama maupun radikalisme yang tumbuh karena kemiskinan itu harus mendapat perhatian serius, khusus radikalisme agama harus disambungkan dengan wawasan kebangsaan.

"Kita harus gali kembali kenapa tokoh-tokoh agama dulu bisa sepakat dan diterima. Setelah tahun 45 ternyata pancasila dan NKRI mulai dirobek-robek ada pemberontakan PKI, Kartosuworyo, tahun 1949 ada alur liberalisme, konstituante pun ada tarik menarik.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Abdul Fatah mengatakan workshop ini atas kerja sama Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pondok Pesantren Al-Hikam. Jumlah peserta 51 orang, yang terdiri dari perwakilan pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Tujuan dari workshop ini adalah mencari solusi yang utuh untuk menangkal gerakan radikalisme di Indonesia. Sumber:Kemenag

Comments (0)

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email:

Website:

Comment:

Title:

UBBCode: