Tanggapan Muhaimin Iskandar Tentang SKB 3 Menteri Tentang Ahmadiyah - Berita Babinrohis-Nakertrans

Tanggapan Muhaimin Iskandar Tentang SKB 3 Menteri

Feb 09 |19:57

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung terkait Ahmadiyah dijalankan dulu secara maksimal. Baru setelah itu dilihat kekurangannya untuk kemudian disempurnakan. "Perlu kita implementasikan dulu secara ketat, mungkin (sekarang) belum jalan secara maksimal. Kalau sudah jalan secara maksimal dilihat kekurangan dan penyempurnaannya, kalau perlu diubah menjadi undang-undang," kata Muhaimin usai Deklarasi Gerakan Kebangsaan di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2011).

Hal itu dikatakan Muhaimin menanggapi wacana pencabutan SKB karena dituding menjadi salah satu pemicu penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga orang tewas dalam peristiwa berdarah dua hari yang lalu itu.

Muhaimin mengatakan, pecahnya kerusuhan, baik di Pandeglang maupun di Temanggung, Jawa Tengah kemarin, adalah karena lemahnya penegakan hukum. Ia tidak mau menggeneralisir penyebab kerusuhan di luar faktor penegakan hukum, seperti kesenjangan ekonomi.

"Saya kira problem utamaya law enforcement," kata Menakertrans ini. Muhaimin kembali menegaskan, hak-hak Ahmadiyah sebagai warga negara tetap harus dilindungi, sekalipun ada penilaian ajarannya sesat.

"Kami juga meminta kepada teman-teman Ahmadiyah untuk memahami supaya tidak melakukan ekspansi penyiaran-penyiaran yang memancing. Tapi bahwa kesalahan Ahmadiyah apapun dia, tidak ada yang berhak bertindak sendiri. Jangan merusak, apalagi menyakiti dan membunuh," ujarnya.

Sementara itu di Kupang Presiden SBY menyuarakan kecamannya atas berbagai aksi kekerasan yang terjadi beruntun di Cikeusit, Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. "Untuk kelompok-kelompok yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu dibubarkan, dan dicarikan alasannya yang sesuai dengan hukum dan demokrasi" kata Yudhoyono.

Pernyataan itu disampaikan saat brpidato dalam Puncak Acara Hari Pers Nasional 2011 yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (9/2).

Selanjutnya SBY mengatakan, jika aksi kekerasan antar umat beragama akhir-akhir ini dibiarkan, Indonesia bisa mundur ke era 1998-2003 yang diwarnai konflik antar umat di beberapa tempat. "Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengatasinya. Di era itu, saya sebagai Menko Polkam harus berusaha keras meredam konflik," kata Yudhoyono.

Presiden kemudian mengajak semua pemimpin umat agar tidak mengajak umatnya untuk main hakim sendiri.

Sedangkan kepada aparat pemerintah, "Saya minta agar tidak memberi pernyataan yang tidak sejalan dengan kerukunan antar umat beragama lagi."

Khusus kepada media, presiden minta juga dewan pers, memberi dukungan dan kerjasama dengan menyiarkan pemberitaan yang segaris dengan tekad dan komitmen memperkokoh kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Pada kesempatan yang sama Menko Polhukam, Djoko Suyanto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan empat instruksi terkait kerusuhan yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. "Ada empat instruksi yang dikeluarkan presiden terkait kerusuhan Temanggung," katanya di Kupang.

Empat instruksi presiden tersebut, di antaranya pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Tengah segera mengusut kerusuhan itu, mencari dan menangkap para pelaku tindakan pengusakan dan anarkis, dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat TNI dan kepolisian untuk melakukan tindakan deteksi dan pencegahan dini serta menindak tegas tindakan yang terjadi di luar kepatutan. "Pemerintah daerah harus melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai dengan kewengan yang telah diberikan," ujarnya. red